HUKUM 28092007

1. SISTEM PENETAPAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK (NJOP) DALAM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) MENURUT UU NO. 12 TAHUN 1994
2. PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DI INTERNET, DAN PELANGGARAN HAK CIPTA PADA WEBSITE SECARA UMUM DI INTERNET (Studi Kasus di Internet Servic Provider X).
3. “ PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999”. (Studi Kasus Kota X).
4. PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
5. TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA
6. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELANGGAN PT. TELKOM DALAM PERJANJIAN BAKU
7. PEMBINAAN TERHADAP NAPI LANJUT USIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi di Lembaga Pemasyarakpatan X)
8. SIDIK JARI SEBAGAI SARANA IDENTIFIKASI SUATU KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi di Polresta Malang)
9. Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak
10. Kenakalan Anak-anak Jalanan dan Upaya Penanggulangannya (Studi di Kepolisian Resort Kota Pasuruan)
11. PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DIBIDANG PERIKANAN OLEH PENYIDIK PERWIRA TNI ANGKATAN LAUT
12. PENDEKATAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PERKOSAAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang)
13. PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH POLRESTA MALANG (Studi di POLRESTA Malang)
14. PENERAPAN TEKNIK DAN TAKTIK INTEROGASI DALAM PEMERIKSAAN TERSANGKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN (Studi di POLRES BONDOWOSO).
15. KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI NTT DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KESEHATAN
16. KEDUDUKAN DAN PERANAN KEJAKSAAN DALAM PERKARA-PERKARA PERDATA BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1991 (Studi di Kejaksaan Negeri Blitar)
17. PEMBINAAN NAPI ANAK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12/1995.
18. PERTANGGUNGJAWABAN PERS TERHADAP PEMBERITAAN YANG MERUGIKAN NAMA BAIK ELIT POLITIK (Studi Kasus Di Malang Post)
19. PERANAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DALAM PENYELESAIAN SERTIPIKAT GANDA (Studi Kasus di Badan Pertanahan Nasional X)
20. PERANAN POLRI DALAM PENGAMANAN NASABAH BANK (Suatu Studi Di Polresta X)
21. Tindak Pidana Perkosaan yang Dilakukan Oleh Seorang Anak Terhadap Manula
22. Tinjauan Tentang Kewenangan Polisi Dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Polres X)
23. Perjanjian Perkawinan Poligami Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan PP. No.9 Tahun 1975 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten X)